| Perlindungan Makanan Sehat |
|
|
|
|
Isu makanan berformalin akhirnya mulai mereda. Hentakan berita yang diekspose semua media masa telah membawa perasaan ketakutan bersama yang luar biasa, karena bahan berbahaya itu hadir pada setiap sudut bahan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Tahu, mi, ikan, ayam, dan berbagai bahan makanan yang begitu populer di mulut kita. Semua unit pemerintahan yang bertanggung jawab tentang jaminan kesehatan makanan segera bergerak untuk memverifikasi apakah pada lingkungan mereka ada indikasi pemakaian bahan itu atau tidak. Fakta di lapangan memang menunjukkan pemakaian zat kimia berbahaya ini sudah demikian masal dipakai oleh produsen-produsen tahu, mi, bakso, dan ikan segar. Pembicaraan masyarakatpun tidak bisa lepas dari isu-isu formalin ini. Tidak ada yang salah, inilah manfaat demokrasi. Semua pihak dapat segera mengungkapkan penyimpangan dalam masyarakat. Kontrol sosial sudah berjalan dengan baik. Pemerintah benar, karena telah bertindak sigap dengan menverifikasi ulang seluruh makanan yang beredar di masyarakat, media masa telah berlaku sesuai porsi mereka dengan mengekspos kasus penyimpangan. Masyarakat benar, mengambil sikap lebih protektif dengan membatasi makanan yang dikomsumsi. Tetapi, selayaknya kedepan kita bisa berfikir dua, tiga langkah lagi agar kasus semacam ini tidak berulang-ulang terjadi di masyarakat kita. Bukankah masalah semacam ini sudah sering terjadi di negeri ini? Makanan mengandung lemak babi, ayam tidak disembelih, bakso mengandong borak, makanan mengandung pewarna tektil, dan lain-lain. Sekali masalah tersebut mencuat, jutaan orang miskin menjadi korban. Berapa ribu orang yang menggantungkan nasib pada industri tahu, berapa puluh ribu orang yang berprofesi menjadi nelayan, berapa ribu produsen bakso, yang dalam beberapa pekan ini harus menggantangkan asap dapurnya. Pada lingkaran kedua, mereka yang tidak langsung menjadi produsen, tetapi menjadi bagian dari rantai bisnis ini, seperti pedagang tahu keliling, pedagang ikan, pedagang bakso, dan lain-lain juga menjadi korban penurunan omzet. Korban selanjutnya menimpa lingkaran ketiga, anak, istri, dan seluruh keluarga yang menggantungkan hidup pada produsen dan pedagang produk-produk ini. Bahkan potensi korban juga bisa terjadi pada lingkaran keempat, yang tidak langsung bersentuhan dengan bisnis tersebut, seperti sekolah tempat anak-anak produsen dan pedagang tahu, bisa saja karena mata pencaharian Bapak/Ibunya terganggu, menjadi menunggak SPP. Jadi akibat beberapa produsen memakai formalin, bila terbongkar bisa berakibat fatal. Reportase beberapa media menggambarkan, pemakaian formalin terkait erat dengan kenaikan harga BBM tempo hari. Contoh kasus pemakaian formalin pada nelayan menunjukkan keterkaitan tidak langsung antara pemakaian formalin dengan kenaikan BBM. Kenaikan BBM hampir 2 kali lipat, telah menyebabkan biaya produksi penangkapan ikan membengkak. Selayaknya harga produk ikan mereka mengalami apresiasi harga. Tetapi sehubungan daya beli konsumen berkurang (juga akibat kenaikan BBM), kenaikan harga ikan pasti menyebabkan penurunan omzet penjualan ikan. Tidak ada jalan lain, agar harga ikan tetap, biaya operasi harus dipangkas. Komponen biaya yang cukup penting adalah es balok untuk pengawetan ikan sebelum diolah lebih lanjut. Kehadiran formalin dapat mengurangi kebutuhan es balok dalam jumlah yang besar. Karena formalin mampu mengawetkan ikan, tanpa perlu es balok. Harga formalin yang murah menjadi pelengkap keputusan nelayan untuk mengganti es balok dengan zat kimia ini. Inilah akibat berantai dari kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu. Dimana faktor-faktor akibat sampingan tidak diperhitungkan dengan seksama. Kedepan seharusnya kita mengambil mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sekasama, menyeluruh, dan berkesinambungan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil secara parsial, dan hanya mempertimbangkan faktor sesaat mulai kita tinggalkan. Semakin maju suatu bangsa, faktor perencanaan harus semakin diutamakan. Khusus produk-produk yang terkait dengan “rakyat banyak” seperti produk-produk makanan seperti kasus diatas. Kedepan selayaknya BPOM lebih proaktif dengan membuat suatu mekanisme penjaminan kualitas pada produk-produk yang dikonsumsi masyarakat, tidak terbatas pada makanan olahan yang relatif dikerjakan oleh pabrikan, tapi juga bahan makanan yang sering digunakan sebagai bahan baku makanan. Sampai saat ini kita tidak bisa mengetahui, produk tahu, ikan, bakso, dan produk-produk makanan non pabrikan mana yang layak makan. Bila tidak ada mekanisme, dimana masyarakat konsumen bisa dengan pasti tahu mana makanan sehat, mana makanan tidak lolos sensor, maka kasus semacam tahu formalin kemarin sangat mungkin terjadi lagi. Tidak cukup hanya kampanye makan tahu bareng pejabat, masalah telah selesai (seperti biasa kita saksikan sekarang ini). Barangkali memang labelisasi makanan sehat bisa dipertimbangkan, meskipun dengan resiko harga makanan di pasaran menjadi lebih mahal. (Penulis, Mantan Ketua HMI Cabang Surabaya 1986-1987, pemerhati teknologi dan budaya, alamat email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) |
| < Prev | Next > |
|---|